APBN

Tugas Mata Kuliah : Hukum Pajak Dan Perpajakan

Anggota :       Eli Yuliani                  2107120015

                        Hendri Suryadi AI    2107120148

                        Nida Nurwahidah     2107120097

                        Susilawati P               2107120151

                        Yanti Apriani                        2107120129

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR. Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sumber penerimaan APBN

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yaitu :

1.      Penerimaan pajak yang meliputi :

a.       Pajak Penghasilan (PPh).

b.      Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c.       Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).

d.      Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai.

e.       Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor).

2.      Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi :

a.       Penerimaan dari sumber daya alam.

b.      Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c.       Penerimaan bukan pajak lainnya.

d.      Belanja terdiri atas dua jenis:

Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan).

Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:

a.       Belanja Pegawai

b.      Belanja Barang

c.       Belanja Modal

d.      Pembiayaan Bunga Utang

e.       Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM

f.       Belanja Hibah

g.      Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana).

Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan.

Belanja Pemerintah Daerah meliputi:

a.       Dana Bagi Hasil

b.      Dana Alokasi Umum

c.       Dana Alokasi Khusus

d.      Dana Otonomi Khusus.

Pembiayaan

Pembiayaan meliputi:

Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.

Pembiayaan Luar Negeri, meliputi: Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:

a.       Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah

b.      Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)

c.       Inflasi (%)

d.      Nilai tukar rupiah per USD

e.       Suku bunga SBI 3 bulan (%)

f.       Harga minyak indonesia (USD/barel)

g.      Produksi minyak Indonesia (barel/hari)

Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

1)      Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.

2)      Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.

3)      Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

1)      Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan.

2)      Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.

3)      Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Azas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas:

1)      Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

2)      Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.

3)      Penajaman prioritas pembangunan

4)      Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

CONTOH APBN DAN RAPBN

Tabel 1

Ringkasan APBN, 2011-2012

(MILIAR RUPIAH)

Uraian	2011	2012
	APBN-P	RAPBN
A.    Pendapatan Negara dan Hibah	1.169.914,6	1.292.877,7
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.165.252,5	1.292.052,6
1. Penerimaan Perpajakan	878.685,2	1.019.332,4
a. Pajak Dalam Negeri	831.745,3	976.898,8
b. Pajak Perdagangan Internasional	46.939,9	42.433,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	286.567,3	272.720,2
II. Hibah	4.662,1	825,1
B. Belanja Negara	1.320.751,3	1.418.497,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	908.243,4	954.136,8
1. K/L	461.508,0	476.610,2
2. Non K/L	446.735,4	477.526,7
II. Transfer Ke Daerah	412.507,9	464.360,9
1. Dana Perimbangan	347.538,6	394.138,6
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	64.969,3	70.222,3
III. Suspen	0,0	0,0
C. Keseimbangan Primer	(44.252,9)	(2.548,1)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(150.836,7)	(125.620,0)
% terhadap PDB	(2,1)	(1,5)
E. Pembiayaan	150.836,7	125.620,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri	153.613,3	125.912,3
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(2.776,6)	(292,3)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	0,0	0,0

Tabel 2

Pendapatan Negara dan Hibah, 2011–2012

(miliar rupiah)

Uraian	2011	2012
	APBN-P	RAPBN
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.165.252,5	1.292.052,6
1. Penerimaan Perpajakan	878.685,2	1.019.332,4
a. Pajak dalam Negeri	831.745,3	976.898,8
i. Pajak Penghasilan	431.977,0	512.834,5
1. PPh Migas	65.230,7	58.665,8
2. PPh Nonmigas	366.746,3	454.168,7
ii. Pajak Pertambahan Nilai	298.441,4	350.342,2
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	29.057,8	35.646,9
iv. BPHTB	-	-
v. Cukai	68.075,3	72.443,1
vi. Pajak Lainnya	4.193,8	5.632,0
b. Pajak Perdagangan Internasional	46.939,9	42.433,6
i. Bea Masuk	21.500,8	23.534,6
ii. Bea Keluar	25.439,1	18.899,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	286.567,3	272.720,2
a. Penerimaan SDA	191.976,0	172.870,8
i. Migas	173.167,3	156.010,0
1. Minyak bumi	123.051,0	112.449,0
2. Gas alam	50.116,2	43.561,0
ii. Non Migas	18.808,8	16.860,7
1. Pertambangan umum	15.394,5	13.773,2
2. Kehutanan	2.908,1	2.754,5
3. Perikanan	150,0	100,0
4. Pertambangan Panas Bumi	356,1	233,1
b. Bagian Laba BUMN	28.835,8	27.590,0
c. PNBP Lainnya	50.339,4	54.398,3
d. Pendapatan BLU	15.416,0	17.861,1
II.Hibah	4.662,1	825,1
Pendapatan Negara dan Hibah	1.169.914,6	1.292.877,7

Tabel 3

BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2006-2012

(miliar rupiah)

Uraian	2011	2012
	APBN-P	RAPBN
1. Belanja Pegawai	182.874,9	215.725,1
a. Gaji dan Tunjangan	89.736,8	104.935,7
b. Honorarium dan Vakasi	31.024,9	41.614,9
c. Kontribusi Sosial	62.113,3	69.174,5
2. Belanja Barang	142.825,9	138.482,4
3. Belanja Modal	140.952,5	168.125,9
4. Pembayaran Bunga Utang	106.583,8	123.072,0
a. Utang Dalam Negeri	76.613,7	89.357,7
b. Utang Luar Negeri	29.970,1	33.714,3
5. Subsidi	237.194,7	208.850,2
a. Energi	195.288,7	168.559,9
b. Non Energi	41.906,0	40.290,3
6. Belanja Hibah	404,9	1.796,7
7. Bantuan Sosial	81.810,4	63.572,0
a. Penanggulangan Bencana	4.000,0	4.000,0
b. Bantuan Melalui K/L	77.810,4	59.572,0
8. Belanja Lain-lain	15.596,2	34.512,6
a. Policy Measures	4.718,7	15.846,4
b. Belanja Lainnya	10.877,4	14.486,0
c. Penyesuaian Dana Pendidikan	-	4.180,2
Jumlah	908.243,4	954.136,8

Sumber: Anggaran Departemen Keuangan

Tabel 4

TRANSFER KE DAERAH, 2006–2012

(miliar rupiah)

	2011	2012
	APBN-P	RAPBN
I. Dana Perimbangan	347.538,6	394.138,6
A. Dana Bagi Hasil	96.772,1	98.496,4
1. Pajak	42.099,5	54.311,7
a. Pajak Penghasilan	13.156,2	18.962,2
b. Pajak Bumi dan Bangunan	27.593,1	33.968,6
c. BPHTB	-	-
d. Cukai	1.350,2	1.380,8
2. Sumber Daya Alam	54.672,6	44.184,7
a. Migas	37.306,3	31.441,9
b. Pertambangan Umum	15.142,2	11.018,6
c. Kehutanan	1.749,4	1.457,8
d. Perikanan	123,7	80,0
e. Pertambangan Panas Bumi	351,0	186,4
3. Suspen	-	-
B. Dana Alokasi Umum	225.533,7	269.526,2
1. DAU Murni	225.532,8	269.526,2
2. Tambahan Tunjangan Profesi Guru	-	-
3. Koreksi Alokasi DAU Kab. Indramayu	-	-
4. Koreksi Positif Alokasi DAU TA 2010	0,9	-
C. Dana Alokasi Khusus	25.232,8	26.115,9
II. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	64.969,3	70.222,3
A. Dana Otonomi Khusus	10.421,3	11.781,0
B. Dana Penyesuaian	54.548,0	58.441,3
J u m l a h	412.507,9	464.360,9

Sumber: Anggaran Departemen Keuangan

TABEL 9

PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2006–2012

(miliar rupiah)

Keterangan	2010	2012
	APBN-P	RAPBN
A. Pembiayaan Dalam Negeri	153.613,3	125.912,3
1.Perbankan Dalam Negeri	48.750,7	8.947,0
1. rekening pemerintah	48.750,7	8.947,0
a.       Penerimaan cicilan peneruan penerusan pinjaman (RDI)	8.176,7	3.890,2
b.      Rekening pembanguan hutan	(766,8)	0,0
c.       Rekening pemerintah lainnya	-	-
d.      Rekening KUN untuk pembiayaan kredit investasi	853,9	-
e.       SAL	40.319,0	5.056,8
f.       Rekening Cadangan Dana Reboisasi	167,9	-
2. Eks. Moratorium NAD dan Nias, Sumut	-	-
II. Non Perbankan Dalam Negeri	104.862,6	116.965,3
1. Privatisasi	425,0	-
2. Hasil Pengelolaan Aset	965,7	280,0
a. Pengelolaan Asset	965,7	280,0
b. PMN untuk Restrukturisasi BUMN	-	-
3. Surat Berharga Negara (neto)	126.653,9	134.596,7
4. Pinjaman Dalam Negeri	1.452,1	860,0
5. Dana Investasi Pemerintah dan Restr. BUMN	(21.112,4)	(17.138,1)
a. Investasi Pemerintah	(1.853,9)	(3.299,6)
b. PMN dan Restrukturisasi BUMN	(10.460,4)	(6.852,8)
c. Dana Bergulir	(8.798,1)	(6.985,8)
6. Kewajiban Penjaminan	(904,0)	(633,3)
7. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(2.617,7)	(1.000,0)
8. Pinjaman kepada PT. PLN	-	-
B. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	(2.776,6)	(292,3)
I. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	56.182,9	55.984,1
1. Pinjaman Program	19.201,8	16.857,1
2. Pinjaman Proyek	36.981,1	39.127,1
II. Penerusan Pinjaman	(11.724,8)	(9.016,4)
III. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(47.234,7)	(47.260,1)
Jumlah	150.836,7	125.620,0

Sumber: Anggaran Departemen Keuangan

1.        ANALISIS

Sejak terlanda oleh krisis moneter dan krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 sampai dengan saat ini perekonomian Indonesia masih sakit keras. Tercatat bahwa pendapatan pemerintah pada tahun 2011 sampai saat ini masih belum bisa menutupi pengeluaran atau pembiayaan yang lebih besar dibandingkan penerimaan pemerintah. Pendapatan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan dari dalam negeri dan pemerintah dari luar negeri akan tetapi  penerimaan pemerintah menurut APBN terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah, penerimaan pemerintah dari dalam negeri dibagi menjadi 2 yaitu penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak dan penerimaan pemerintah bukan pajak. Kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara dan hibah diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang berkesinambungan melalui upaya optimalisasi pendapatan negara dan hibah, khususnya penerimaan dalam negeri. Hal ini sesuai dengan peran pendapatan negara dan hibah sebagai sumber pendanaan program-program pembangunan. Sebagai kontributor utama bagi penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan diupayakan secara optimal melalui tiga kebijakan utama, yaitu: (1) reformasi di bidang administrasi; (2) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan; dan (3) reformasi di bidang pengawasan dan penggalian potensi. Ketiga kebijakan tersebut secara umum berlaku baik di bidang pajak maupun di bidang kepabeanan dan cukai. Di bidang PNBP, kebijakan yang telah diambil Pemerintah dalam rangka optimalisasi adalah (1) meningkatkan produksi sumber daya alam (SDA); (2) peninjauan dan penyempurnaan peraturan di bidang PNBP; (3) meningkatkan pengawasan PNBP; dan (4) meningkatkan kinerja BUMN.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah Indonesia pada tahun 20011 berkisar Rp. 1.169.914.600.000.000.000,00, yang terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp. 878.685.200.000.000,00 dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 286.567.300.000.000,00, serta penerimaan hibah sebesar Rp 4.662.100.000.000,00, sedangkan menurut rancangan Undang-Undang APBN tahun 2011 sebesar  Rp 1.086.369.587.745.000,00 yang terdiri atas Penerimaan perpajakan sebesar Rp 839.540.345.000.000,00, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 243.089.742.745.000,00, serta penerimaan Hibah sebesar Rp 3.739.500.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 terjadi peningkatan dalam penerimaan pemerintah. Pendapatan tersebut  telah melebihi target yang direncanakan. Namun, hal tersebut masih belum dapat menutupi pengeluaran atau pembiayaan pemerintah. Karena pengeluaran pemerintah untuk pembangunan negara masih jauh lebih tinggi daripada penerimaannya yang hanya sebesar Rp 1.320.751.300.000.000,00 sehingga pemerintah mengalami defisit sebesar Rp 150.836.700.000.000 (2,1% terhadap PDB). Pembiayaan pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang didapat pada tahun 2011 sebesar Rp 150.836.700.000.000,00 Untuk menutupi defisit negara, pemerintah melalukan pembiayaan dalam negeri dan luar negeri yang diperoleh dari tabungan negara, penarikan pinjaman luar negeri, dana investasi, penjualan surat-surat berharga seperti obligasi, surat utang negara, dan lain-lain. Kemungkinan defisit tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1.             Kesadaran wajib pajak yang masih kurang

2.             Pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal

3.             Tingkat korupsi yang masih tinggi sehingga penerimaan negara masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju

4.             Penurunan daya beli masyarakat dan dunia usaha

5.             Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing

6.             Tingkat suku bunga deposito

7.             Turunnya efisiensi badan usaha milik negara dalam rangka meningkatkan laba

8.             Tingginya transfer ke daerah

9.             Dll.

Dan untuk tahun 2012 ini RAPBN pendapatan pemerintah Indonesia sekitar Rp. 1.292.877.700.000.000.000,00. Sedangkan pengeluaran (belanja negara) sebesar Rp 1.418.497.700.000.000. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada tahun 2012 terdiri atas penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan antara lain:  bersumber dari perpajakan, bukan pajak (hasil produksi sumber daya alam, BUMN, dll), dan hibah. Sedangkan pengeluarannya terdiri atas: belanja negara (pemerintahan pusat), transfer daerah, dan suspen. Rancangan ini dibuat berdasarkan perkiraan kebutuhan, pengeluaran, dan penerimaan negara tahun 2012. RAPBN tahun 2012 ini diharapkan bisa dicapai bahkan melebihi target sehingga pengeluaran pemerintah dapat ditutupi dan tidak terjadi defisit. Semua penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara,penentuan penerimaan negara bukan pajak yang terutang sangat terkait dengan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum pada saat dilakukan pembahasan dan penyusunan rancangan Undang-Undang No. 20/1997 dihadapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut norma hukum dalam pasal 4 Undang-Undang No. 20/1997 terutangnya penerimaan negara bukan pajak adalah pada saat tidak dilakukan penyetoran secara langsung secepatnya ke kas negara. Terjadinya penerimaan negara bukan pajak yang terutang berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No. 20/1997 pada hakikatnya dapat dibagi atas dua bagian yaitu:

1.        Jumlah penerimaan negara bukan pajak tidak keseluruhan disetor langsung secepatnya ke kas negara; atau

2.        Dilakukan penyetoran, tetapi hanya sebagaian dari jumlah penerimaan negara bukan pajak ke kas negara.  

Tujuan pemerintah melakukan pengeluaran atau belanja negara demi terwujudnya pembangunan negara untuk menjadi maju. Pengeluaran tersebut digunakan untuk gaji pegawai, pendidikan, subsidi, pembayaran bunga hutang, dan lain-lain. Dalam melakukan pembiayaan pemerintah, pemerintah harus memikirkan resiko-resiko yang akan ditempuh dari kebijakan atau aturan yang dilakukan. Apakah akan beresiko besar atau sedikit. Apabila resiko yang diperkirakan ternyata lebih tinggi dari manfaatnya, maka kebijakan tersebut tidak dilakukan. Ataupun sebaliknya, jika resikonya sedikit, maka kebijakan tersebut dapat dipertimbankan untuk dilakukan.

Untuk mengatasi masalah-masalah pembiayaan dan penerimaan negara, pemerintah memberikan solusi dengan beberapa kebijakan. Kebijakan yang diusulkan untuk pemerintah Indonesia untuk menaikkan penerimaan pemerintah untuk dapat menutupi biaya pengeluaran pemerintah yang terlalu tinggi maka dapat diusulkan beberapa kebijakan antara lain:

1.      Ekstensifikasi pemungutan pajak penghasilan atau peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN)

2.      Pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM)

3.      Penarikan dana pemerintah pusat yang didaerahkan

4.      Penurunan porsi pembiayaan rupiah yang dalam proyek

5.      Peningkatan dari usaha swastanisasi BUMN dan peningkatan hasil penjualan aset-aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Selain kebijakan tersebut pemerintah dapat melakukan pemberantasan korupsi. Karena dengan tidak adanya korupsi di suatu negara, maka penerimaan negara akan lebih tinggi dan bisa menghasilkan pendapatan yang tinggi.  Dari pendapatan tersebut apabila terjadi surplus, maka kita akan bisa membayar hutang-hutang pemerintah dari penerimaan negara tersebut.